Gerindra Minta Netizen Cek Dulu Kebenaran Soal Perusahaan Prabowo - Detikcom (Siaran Pers)

Jakarta - Isu PT Bintang Delapan atau Bintang 08 milik Ketua Gerindra Prabowo Subianto mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) jadi viral di medsos. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut isu itu tidak benar dan meminta pemilik akun medsos yang menginformasikan kabar tersebut tidak asal bunyi alias harus mengecek kebenarannya.

"Kalau saya, hafal persis perusahaan mana yang ada afiliasi, misalnya dengan Pak Prabowo. Tadi saya lihat (PT Bintang Delapan) di daftar (perusahaan) nggak ada. Ini hubungannya dengan tenaga kerja asing kan? Nggak ada. Nggak ada dalam daftar. Jadi diimbau pemilik akun sebelum meng-upload dicek lagi kebenarannya bahwa perusahaan itu siapa yang punya," kata Dasco kepada detikcom, Jumat (4/5/2018).


Isu itu jadi viral di Twitter. Dimulai dari posting-an akun resmi @Gerindra yang dibalas oleh akun @Aniessa_Andi.

Akun @Gerindra menulis:

Mau ke luar negeri? Ke Morowali saja! Jika anda berkunjung ke daerah di Sulawesi Tengah tersebut anda seperti berada di Ghuangzhou atau belahan provinsi lainnya di RRC saking banyaknya pekerja Asing Tiongkok di area tersebut. "Menciptakan 10 juta lapangan kerja. Tapi, buat siapa?

Lalu posting-an itu dibalas akun @Aniessa_Andi dengan pernyataan:

Tolong @gerindra jujur ungkap ke publik bahwa Prabowo adalah pemilik PT Bintang 08, salah satu perusahaan tambang di Morowali yang banyak mendatangkan TKA. Ayo mari jujur. Mari kita bongkar.


Menanggapi cuitan tersebut, Dasco pun membantahnya. Gerindra, menurut Dasco, tidak akan melaporkan akun medsos @Aniessa_Andi ke pihak berwajib. Menurutnya, tudingan akun @Aniessa_Andi justru bisa menaikkan elektabilitas Prabowo.

"Kalau kita itu di Gerindra malah kita biarin karena kita anggap ini nambah elektabilitas, ya sudah, yang penting kita nggak begitu. Itu kan paling gampang cek kebenarannya, paling gampang kok itu. Jadi biarin aja. Dicek aja itu punya siapa. Kami mengimbau kepada pemilik akun Twitter untuk cek kebenaran tentang kepemilikan perusahaan itu," ujarnya.
(idn/jor)

next page